Pilihan Bahasa ID | EN
Tanggal : 2014-08-28 06:04:02

Jawaban Walikota Tentang Raperda APBD Perubahan 2012

Selasa, 18 Juli 2012; 10.30 wib

Setu, Web Tangsel - Wakil Walikota Tangerang Selatan - Benyamin Davnie, menyampaikan jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2012 di ruang rapat paripurna gedung DPRD.

"Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pandangan umum enam fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan. Bagi kami, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut merupakan motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam mengmban tugas sebagai abdi masyarakat," ungkap Wakil Walikota Benyamin, Senin, 16 Juli 2012.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Benyamin, memaparkan sejumlah penjelasan diantaranya, dasar estimasi dan kerangka logis yang dipergunakan bila estimasi PAD tidak bisa tercapai. Bahwa pada prinsipnya dasar penganggaran pendapatan berdasarkan azas rasional, terukur dan dapat tercapai dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.

Strategi yang dilakukan untuk pengamanan penerimaan dengan intentifikasi dan ekstensifikasi pajak, tahun ini direncanakan akan dilakukan pemeriksaan pajak dalam upaya pengujian dan ketaatan terhadap perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekhawatiran dampak tingginya target retribusi kesehatan dapat dijelaskan, bahwa kenaikan tersebut lebih dikarenakan pola penganggaran dana JAMPERSAL dan JAMKESMAS yang merupakan dana dari pemerinttah pusat. Dimana penggunaannya dibayarkan setelah puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan maka biaya tersebut harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah sebagai pendapatan. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa besarnya target pendapatan tidak akan membebani masyarakat karena seluruh pola pendanaannya bersumber dari APBD.

Mengenai target pendapatan asli daerah yang dianggap tidak logis dan sulit tercapai yaitu naiknya target lain-lain PAD sebesar 101,67 persen adalah bersumber dari jasa giro dan pendapatan pengembalian. Dimana pada APBD awal target tersebut tidak ditetapkan, kemudian pada APBD Perubahan dianggarkan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Mei 2012 dan sisa waktu berdasarkan prediksi terukur.

Terkait Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan dana yang sudah jelas peruntukannya yaitu untuk pembayaran sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru yang penganggarannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan yang ditetapkan oleh provinsi yang sifatnya mengikat peruntukan dan besarnya berdasarkan analisa provinsi. Sehingga sudah jelas bahwa untuk besaran dana otonomi khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kenaikan pada belanja Tidak Langsung, berkaitan dengan adanya belanja sertifikasi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian penyesuaian gaji pokok pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, begitu juga untuk tunjangan beras terdapat penyesuaian sebesar dua kali dari semula. Serta terakhir adalah naiknya belanja pemungutan pajak sesuai dengan target pajak daerah pada APBD Perubahan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu melaksanakan kegiatan pada APBD Perubahan akan dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap progres kinerja SKPD setiap triwulan agar serapan anggaran lebih terukur dan tepat waktu.

Sehubungan dengan kinerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, khususnya mengenai pengelolaan pemakaman. Dapat disampaikan bahwa adanya pungutan biaya-biaya pemakaman diluar ketentuan, bukan dilakukan oleh petugas pemakaman atau DKPP, dimungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, telah dilakukan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Selanjutnya, mengenai tata kelola retribusi kebersihan, langkah-langkah yang ditempuh antara lain, pembentukan Tim Pemungutan Retribusi agar terkoordinasi dan terkendali. Pengawasan melekat terhadap Tim Pemungut Retribusi agar transparan dan akuntabel serta Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil retribusi. (bpti-ts)

Copyright © 2011
Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dilindungi oleh Undang-undang.
Dikelola oleh Bagian Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Email:info@tangerangselatankota.go.id